Kasus kematian Prada Luky kembali mengingatkan tragedy lain tentang kekerasan yang masih mengakar di institusi yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan dan disiplin. Prada Luky, seorang prajurit muda yang sedang menempuh pendidikan militer, meninggal dunia akibat penyiksaan yang dilakukan oleh para seniornya. Tragedi ini mengguncang nurani bangsa dan memunculkan kembali pertanyaan mendasar tentang sejauh mana negara dan lembaga militer sungguh-sungguh menegakkan keadilan bagi anggotanya sendiri. Lebih memilukan lagi, proses hukum berjalan lamban dan berliku. Butuh waktu lebih dari dua bulan hingga perkara ini disidangkan, dan ketika akhirnya vonis dijatuhkan, pengadilan militer hanya memberikan hukuman sembilan tahun penjara kepada pelaku utama. Putusan itu memantik rasa kecewa yang mendalam di hati masyarakat, terutama bagi keluarga korban yang menilai bahwa keadilan belum benar-benar ditegakkan.

     Ayah mendiang Prada Luky, Sema Cristian yang juga seorang anggota TNI bersama sang ibu, Sepriana, menolak hasil keputusan tersebut. Mereka menuntut hukuman lebih berat, bahkan sampai pada pemecatan atau hukuman mati bagi pelaku. Sikap keluarga ini bukan sekedar luapan emosi, tetapi bentuk keberanian moral yang jarang kita jumpai. Di tengah sistem militer yang tertutup dan hierarkis, suara protes seorang ayah prajurit terhadap institusinya sendiri adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang luar biasa. Sema Cristian menunjukkan bahwa perjuangan mencari keadilan tidak berhenti di ruang sidang, melainkan harus diteruskan di ruang publik agar nurani bangsa tidak mati. Keberanian keluarga ini menjadi simbol keteguhan hati bahwa kebenaran harus diperjuangkan meski menghadapi risiko besar. Mereka mengingatkan kita bahwa keadilan bukan hanya milik korban, tetapi juga milik seluruh rakyat yang mendambakan kehidupan bermartabat di bawah hukum yang adil.

     Kasus Prada Luky bukan sekadar tragedi personal, melainkan cerminan persoalan publik yang lebih luas. Ketika kekerasan dalam lembaga militer yang dikenal disiplin tinggi saja bisa berujung pada kematian dan hanya berbuah hukuman ringan, wajar jika masyarakat merasa khawatir. Jika sesama prajurit sulit mendapatkan keadilan, bagaimana dengan rakyat biasa yang tidak memiliki kekuatan dan akses hukum? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menggugah kesadaran kita akan rapuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Saat hukum tampak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, masyarakat mulai kehilangan rasa aman dan percaya. Ketakutan dan apatisme pun tumbuh, membuat warga memilih diam daripada menuntut kebenaran. Namun diam di hadapan ketidakadilan sejatinya adalah bentuk lain dari persetujuan. Ketika masyarakat berhenti bersuara, maka pelaku kekerasan akan semakin berani bertindak. Dalam diam, ketidakadilan tumbuh dan menindas semakin banyak orang.

     Sejarah bangsa ini telah berkali-kali menunjukkan bahwa kezaliman lahir dari kebiasaan diam. Saat warga tidak berani menegur, saat institusi tidak mau berubah, dan saat keadilan dianggap sekadar formalitas, di sanalah benih penindasan tumbuh subur. Kita tidak boleh membiarkan ketakutan menumpulkan empati dan keberanian. Dari keluarga Prada Luky, kita belajar bahwa melawan ketidakadilan bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan upaya menjaga martabat kemanusiaan fondasi dari berdirinya republik ini. Generasi muda, terutama, memiliki tanggung jawab moral untuk meneruskan semangat ini. Di era keterbukaan informasi, suara rakyat dapat menjadi kekuatan besar untuk menggugah kesadaran kolektif. Namun keberanian itu tidak boleh berhenti di media sosial. Ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui solidaritas, advokasi, pendidikan publik, dan partisipasi aktif dalam membangun budaya hukum yang adil dan transparan.

     Kasus Prada Luky harus menjadi momentum refleksi bagi semua pihak, terutama lembaga militer. Sudah saatnya sistem pendidikan dan pembinaan di dalamnya dievaluasi secara terbuka. Apakah masih ada ruang bagi kekerasan yang dibungkus dengan dalih disiplin? Ataukah benar-benar telah berubah menjadi tempat yang membentuk karakter prajurit yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan? Jawaban atas pertanyaan ini hanya dapat dibuktikan lewat tindakan nyata: melalui transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk menegakkan disiplin tanpa kekerasan. Kita tidak boleh membiarkan tragedi semacam ini berlalu begitu saja. Membiarkan berarti menganggapnya wajar. Membiarkan berarti membuka jalan bagi penindasan berikutnya. Karena itu, masyarakat harus menumbuhkan kepedulian bersama, bukan hanya terhadap kasus Prada Luky, tetapi terhadap setiap bentuk ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita.

     Keadilan tidak akan hadir dengan sendirinya. Ia menuntut keberanian. Ia menuntut suara. Seperti keluarga Prada Luky yang berani menentang ketidakadilan, kita pun harus berani bersuara. Sebab ketika satu orang memilih diam, ketidakadilan bertahan. Namun ketika satu orang berani bersuara, harapan untuk perubahan akan hidup kembali. Maka, mari kita melawan ketidakadilan dengan cara paling sederhana namun paling bermakna: berani bersuara. Karena jika kita tetap diam hari ini, penindasan itu suatu saat bisa menimpa kita sendiri.

Beranilah Melawan Ketidakadilan Sebelum Penindasan Menimpa Kita
(Belajar dari Keluarga Prada Luky)

Informasi Bimbingan Beasiswa

BACA INFORMASINYA LAINNYA DI DIBAWAH INI